Lampung Barat, mediatranparansi.com- Diduga lemahnya pengawasan dari pemerintah kabupaten lampung barat sehingga realisasi fisik yang dananya bersumber dari Dana Desa DD, Miris melihat kinerja Peratin Pekon Luas Kecamatan Batu Ketulis, Lampung Barat yang dengan santai merealisasikan fisik untuk tahun 2024, hingga Jumat 24 Januari 2025 belum juga di selesaikan, sementara untuk penarikan dana sudah lama di lakukan.
Dari hasil pantauan awakmedia di lokasi pekerjaan. jenis kegiayan Drainase di pemangku II, Sumber dana (Dana Desa), tahin 2024, Jumlahdana Rp, 233.525.000_, sementara untuk Volume. P.372 x L.1,20M, x T. 0,70M. Dari papan informasi jelas kuat di duga Peratin Pekon Luas terindikasi lakukan korupsi, pasalnya untuk ketebalan bawah dengan atas sangat berbeda.
Sementara salah satu pekerja mengaku tidak tau karna menurut nya dia hanya pelansir batu dan sesekali membantu mengaduk semen.”Saya tidak tau mas saya hanya bekerja melansir batu dan kadang – kadang saya membantu mengaduk bahan material”.ucap nya.
Melihat pekerjaan yang menggunakan Anggaran Dana Desa tersebut di duga Peratin (kades) Pekon (Kepala Desa) Luas telah melanggar. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberan tasan Tindak Pidana Korupsi. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Praktisi hukum Robert Ariesta, S.H.,M.H., Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Liwa meminta APH supaya menindak tegas. Aparat Penegak Hukum APH jangan berdiam diri, tidak perlu menunggu laporan karna sudah menjadi konsumsi publik di media Online Kejarfakta Grup jadi sudah ada dasar Aparat Penegak Hukum APH untuk turun Kroscek lapangan, jika di duga kuat indikasi korupsi nya, Aparat Penegak Hukum APH bisa bersurat ke inspektorat auditor inspektorat untuk menghitung kerugian negara. Ungkap Rober melalui pesan singkat WhatsApp. (Bambang)
