Lampung Barat , http://Mediatransparansi.com– Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Lampung Barat meluruskan informasi yang beredar di tengah masyarakat terkait dugaan pembelian penghapus pensil senilai Rp30 juta oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lampung Barat.
Kepala Diskominfo Lampung Barat, Burlianto Eka Putra, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak disampaikan secara utuh sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
Menurut Burlianto, nilai pagu sebesar Rp30.042.000 yang tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan Inaproc merupakan paket konsolidasi kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK) selama satu tahun anggaran, bukan khusus untuk pembelian penghapus pensil.
“Nilai Rp30 juta itu tidak diperuntukkan untuk pembelian penghapus pensil semata, melainkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan ATK seperti pena ballpoint, pensil, penghapus pensil, binder clip berbagai ukuran dan perlengkapan kantor lainnya,” ujar Burlianto, Kamis (18/6/2026).
Ia menjelaskan, paket tersebut merupakan hasil konsolidasi dari 108 Rencana Umum Pengadaan (RUP) ATK yang berasal dari berbagai subkegiatan di lingkungan DPMPTSP Lampung Barat.
Burlianto menambahkan, konsolidasi pengadaan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya hingga Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2026.
“Konsolidasi dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, menyederhanakan administrasi, menggabungkan paket sejenis, serta mewujudkan tata kelola pengadaan yang lebih efektif dan akuntabel,” jelasnya.
Terkait munculnya nomenklatur “penghapus pensil” pada halaman awal sistem, Burlianto menerangkan bahwa hal tersebut merupakan mekanisme otomatis dalam aplikasi saat proses konsolidasi paket dilakukan.
“Proses entry RUP ATK konsolidasi secara otomatis menampilkan uraian pekerjaan, volume dan spesifikasi dari salah satu RUP yang dikonsolidasikan. Dalam kasus ini yang muncul adalah penghapus pensil. Padahal pada halaman detail telah ditampilkan secara lengkap rincian seluruh 108 paket RUP ATK yang tergabung dalam paket tersebut,” terangnya.
Untuk menghindari kesalahpahaman, Diskominfo Lampung Barat mengajak masyarakat, media, maupun lembaga swadaya masyarakat untuk melihat data secara utuh melalui sistem SIRUP dan Inaproc.
Burlianto juga menegaskan bahwa DPMPTSP Lampung Barat berkomitmen mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
“Pengelolaan APBD di DPMPTSP senantiasa berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Kami terus berupaya meningkatkan ketelitian dalam penyusunan RUP demi mendukung pelayanan publik yang lebih baik,” katanya.
Di akhir keterangannya, Burlianto mengapresiasi peran media dan masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
“Kami berterima kasih atas perhatian dan pengawasan dari masyarakat. Kritik yang konstruktif merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan akuntabel. Klarifikasi ini kami sampaikan agar publik memperoleh informasi yang utuh sesuai fakta dan ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.(**)
