Bogor, http://Mediatransparansi.com –Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali menyoroti penggunaan anggaran di tingkat pemerintah daerah yang dinilai belum sepenuhnya efektif, efisien, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Dalam pernyataannya, Presiden bahkan secara terbuka menyinggung adanya pembelian mobil dinas kepala daerah dengan nilai fantastis mencapai Rp8 miliar.
Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan keterangan kepada jurnalis dalam sesi tanya jawab di kediamannya di Hambalang, Bogor, pada Kamis (19/3). Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan bahwa masih banyak program prioritas yang seharusnya didahulukan oleh pemerintah daerah, terutama yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
Menurutnya, hingga saat ini masih banyak infrastruktur penting di daerah yang belum tersentuh pembangunan secara maksimal, seperti jembatan desa, jalan penghubung antarwilayah, hingga fasilitas pelayanan publik. Ia menilai kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pengelolaan anggaran daerah.
Presiden juga menyoroti fenomena di mana masyarakat harus bersuara keras bahkan menunggu campur tangan pemerintah pusat untuk mendapatkan pembangunan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Ia mempertanyakan penggunaan berbagai sumber anggaran yang sudah disalurkan ke daerah, termasuk dana desa, yang seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.
Dalam pernyataannya, Prabowo mengungkapkan bahwa masih terdapat praktik belanja daerah yang tidak mencerminkan prinsip efisiensi. Salah satu contoh yang disorot adalah pengadaan kendaraan dinas dengan harga yang dinilai tidak masuk akal.
Menurutnya, pengeluaran besar untuk fasilitas pejabat justru mencederai rasa keadilan masyarakat, terutama ketika masih banyak kebutuhan rakyat yang belum terpenuhi.
Sebagai perbandingan, Presiden menyampaikan bahwa dirinya sebagai kepala negara justru menggunakan kendaraan dinas buatan dalam negeri dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Ia menyebut kendaraan tersebut bernilai sekitar Rp700 juta, atau maksimal sekitar Rp1 miliar untuk versi dengan perlindungan tambahan.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa efisiensi anggaran seharusnya dimulai dari semua level pemerintahan, tanpa terkecuali.
Lebih lanjut, Presiden menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta rasa tanggung jawab dari para kepala daerah dalam mengelola anggaran publik. Ia meminta agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Selain itu, Prabowo juga mengingatkan agar kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak signifikan, seperti kunjungan kerja berlebihan atau kegiatan seremonial, dapat dikurangi dan dialihkan untuk program yang lebih produktif.
Presiden menegaskan bahwa jabatan kepala daerah bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah untuk melayani rakyat dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat di wilayah masing-masing.
Ia pun berharap ke depan seluruh kepala daerah, baik bupati maupun gubernur, dapat lebih fokus dalam bekerja dan memprioritaskan kepentingan rakyat di atas segalanya.
“Bupati harus bekerja untuk rakyatnya, gubernur harus bekerja untuk rakyatnya. Itu yang kita tuntut. Ada kesadaran dan rasa tanggung jawab dalam penggunaan anggaran,” tegas Presiden.
Pernyataan Presiden ini menjadi pengingat sekaligus dorongan bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk terus berbenah, meningkatkan efisiensi, serta memastikan bahwa setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.(**)
