Way Kanan , http://Mediatranparansi.com– Ramai sudah lini masa, dari status WhatsApp hingga unggahan media sosial, dihiasi slogan manis: “Ayo jaga Lampung milik bersama.” Sekilas, kalimat itu terdengar indah, menenangkan, bahkan membangkitkan semangat kebersamaan. Tapi, siapa sangka di balik kata-kata itu ada jurang lebar antara harapan dan kenyataan.
Di warung kopi, di sudut pasar, hingga di jalan desa, masyarakat Way Kanan bercerita dengan nada getir. Sudah jadi rahasia umum, ada anggota dewan yang lihai bermain proyek. Bukan satu dua orang yang bersaksi, melainkan banyak suara yang berulang kali menyebut hal serupa. Proyek rehabilitasi jalan, pembangunan sekolah dasar, hingga kegiatan fisik lainnya, seolah bukan lagi murni milik rakyat, melainkan ladang bagi oknum tertentu.
Caranya pun rapi. Ada yang menggunakan perusahaan atas nama rekanan, ada pula yang bersembunyi di balik kontraktor bayangan. Tak ada dokumen resmi yang menunjukkan nama mereka, tak ada tanda tangan yang bisa dituding. Begitu licin, sehingga sulit disentuh. Yang tersisa hanyalah hasil kerja: jalan yang cepat rusak, bangunan yang tampak asal jadi, proyek yang jauh dari standar.
Lebih menyedihkan, banyak proyek itu bahkan tanpa papan informasi. Warga bertanya-tanya, berapa besar anggarannya? Dari pos mana dan untuk siapa sebenarnya program itu dijalankan? Tapi jawaban tak pernah jelas. Yang beredar hanya bisik-bisik: “itu proyek si pulan, anggota dewan yang terkenal licin itu.” Transparansi hilang, akuntabilitas lenyap, kontrol publik hanya jadi slogan semata.
Pertanyaan besar pun muncul: ke mana arah pembangunan Way Kanan? Apakah APBD disusun untuk kepentingan rakyat, atau justru untuk menjadi bancakan sekelompok elite? Alih-alih memperbaiki jalan rusak yang setiap hari dikeluhkan warga, justru anggaran banyak tersedot untuk kegiatan pelatihan—pelatihan A, pelatihan B—yang entah apa manfaat nyatanya.
Bayangkan, di satu sisi rakyat berjuang melewati jalan berlubang setiap hari, sementara di sisi lain dana miliaran rupiah habis untuk agenda seremonial. Apa ini yang dimaksud dengan “Lampung milik bersama”? Jika iya, maka rakyat jelas hanya menjadi penonton, bukan pemilik.
Namun, sejarah selalu mengajarkan: kesabaran rakyat ada batasnya. Ketika suara sudah tak didengar, ketika kritik tak digubris, maka jalanan bisa jadi saksi. Demonstrasi, protes, bahkan ledakan sosial bukanlah hal mustahil. Sudah banyak daerah yang mengalami itu, dan Way Kanan bisa saja menjadi berikutnya jika gejala ini terus dibiarkan.
Meski begitu, kita tentu berharap hal itu tidak terjadi. Way Kanan adalah bumi Ramik Ragom, tanah yang cinta damai, masyarakatnya selalu mengedepankan kerukunan. Tetapi cinta damai bukan berarti pasrah. Rakyat berhak bersuara, berhak mendapat pembangunan yang layak, dan berhak menagih janji.
Karena pada akhirnya, slogan hanyalah kata-kata kosong bila tidak disertai keadilan. “Lampung milik bersama” hanya akan menjadi ironi jika segelintir orang terus meraup untung, sementara rakyat kebanyakan terus mengeluh di jalan berlubang.(Red)
