Way Kanan, http://Mediatranparansi.com – Proses pembayaran dan pelaporan pajak di Indonesia kembali menjadi sorotan. Banyak Wajib Pajak (WP) mengeluhkan rumitnya sistem administrasi perpajakan yang baru diperkenalkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Sejak 1 Januari 2025, DJP resmi menutup seluruh sistem administrasi perpajakan lama dan menggantinya dengan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP), yang dikenal sebagai Coretax.
Namun, alih-alih mempermudah, sistem Coretax justru dinilai sama rumitnya dengan sistem sebelumnya. Para WP harus menghadapi berbagai kendala teknis dan prosedural untuk dapat mengakses sistem yang disebut-sebut sebagai platform pajak modern tersebut.
“Seharusnya sistem baru ini mempermudah kita, tapi nyatanya malah mempersulit. Banyak error saat login, prosedur yang berbelit-belit, dan kami kesulitan mendapatkan panduan yang jelas,” ujar salah seorang WP yang enggan disebutkan namanya.
Masalah utama yang dihadapi adalah kompleksitas prosedur pembayaran dan pelaporan pajak. Proses yang sebelumnya dianggap sudah rumit kini menjadi lebih sulit karena minimnya sosialisasi dan dukungan teknis yang memadai. Hal ini menimbulkan keresahan di kalangan WP, baik individu maupun perusahaan.
DJP sebelumnya menjanjikan bahwa Coretax akan meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam administrasi perpajakan. Namun, dengan berbagai kendala yang ada, tujuan tersebut tampaknya belum tercapai. Banyak pihak berharap pemerintah segera mengevaluasi dan memperbaiki sistem ini agar tujuan reformasi perpajakan dapat benar-benar terwujud.
Sementara itu, pengamat perpajakan menyarankan agar DJP meningkatkan layanan pendukung dan menyediakan pelatihan intensif bagi WP untuk memahami penggunaan sistem baru ini. “Jika terus begini, tingkat kepatuhan pajak justru bisa menurun,” katanya.
Masyarakat kini menunggu langkah konkret pemerintah untuk mengatasi persoalan ini dan memastikan bahwa sistem baru benar-benar menjadi solusi, bukan beban tambahan.
