Palembang, http://Mediatranparansi.com – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Provinsi Sumatera Selatan, dinilai tidak taat hukum keterbukaan informasi publik dan tidak menghormati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang, Rabu (3/9/2025).
Sikap tersebut ditunjukkan dengan ketidakpatuhan Sekretaris Daerah (Sekda) selaku Atasan PPID Kabupaten OKU atas putusan yang telah ditetapkan pengadilan dalam sengketa non litigasi antara DPP Jurnalis Maestro Indonesia (JMI) dengan Pemkab OKU.
Angga Satria, SH, MH, selaku Bidang Hukum DPP JMI, menyebut tindakan pemerintah daerah tersebut bar-bar dan pengecut.
“Kami sangat menyayangkan sikap yang ditunjukkan pejabat publik sekelas Sekda Kabupaten ini. Ternyata sangat pengecut dan patut dicurigai adanya potensi KKN dalam pengelolaan uang negara,” ujar Angga.
Ia menjelaskan, dalam surat panggilan yang dilayangkan PTUN Palembang sudah jelas disebutkan bahwa pengawasan eksekusi putusan dilakukan di ruang sidang PTUN. Bahkan, lanjutnya, setiap kali sidang pejabat terkait menggunakan SPPD perjalanan dinas, sehingga seharusnya tidak ada alasan untuk tidak hadir.
“Untuk itu kami meminta kepada Kepala PTUN Palembang agar bertindak tegas sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. Jika pejabat publik seperti Sekda OKU ini dibiarkan, maka jargon pemerintahan bersih dan transparan hanya akan jadi ucapan belaka. Lebih baik hapus saja UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” tegas Angga.(Red)
