WAY KANAN , http://Mediatransparansi.com– Unit Reaksi Cepat (URC) Polsek Banjit, Polres Way Kanan, mengungkap dugaan tindak pidana penipuan dengan modus menawarkan pekerjaan di salah satu perusahaan BUMN secara fiktif.
Dalam perkara tersebut, polisi mengamankan seorang pemuda berinisial RF (21), warga Kampung Jaya Tinggi, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan.
Kapolres Way Kanan AKBP Ramadhona melalui Kapolsek Banjit Iptu Mukhtiar mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan dan gelar perkara serta memperoleh sedikitnya dua alat bukti yang sah.
“Setelah dilakukan pemeriksaan dan gelar perkara serta terpenuhi dua alat bukti yang sah, RF kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan,” ujar Iptu Mukhtiar, Minggu (13/9/2026).
Menurut keterangan kepolisian, perkara tersebut bermula pada Jumat (14/11/2025) sekitar pukul 09.00 WIB. Saat itu, RF menghubungi korban Ari Juliansyah melalui telepon dan menawarkan pekerjaan di Bandar Lampung dengan mengaku bekerja pada BUMN PT Pegadaian.
Korban yang mempercayai tawaran tersebut kemudian diminta menyerahkan sejumlah uang dengan alasan sebagai biaya administrasi untuk masuk kerja.
Pada Senin (17/11/2025) sekitar pukul 20.59 WIB, korban kemudian mentransfer uang sebesar Rp4 juta melalui rekening seorang saksi. Uang tersebut selanjutnya diteruskan kepada RF.
Beberapa hari kemudian, tepatnya Rabu (19/11/2025), korban bersama saksi S berangkat ke Bandar Lampung setelah mendapatkan arahan dari RF.
Sesampainya di Bandar Lampung, korban dan saksi bertemu dengan RF. Kepada korban, RF disebut menjelaskan bahwa pekerjaan yang ditawarkan dapat dilakukan dari sebuah rumah kontrakan untuk mengurus ARKAS tahunan.
Namun, berdasarkan hasil penyelidikan polisi, korban dan saksi tidak bekerja di kantor PT Pegadaian sebagaimana pekerjaan yang sebelumnya ditawarkan. Keduanya justru melakukan pekerjaan dari rumah kontrakan bersama RF.
Sekitar 10 hari kemudian, korban dan saksi juga disebut diminta mencari orang lain yang bersedia bekerja di Pegadaian untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan ARKAS.
Korban kemudian mengajak saksi F dan saksi R. Keduanya disebut ikut bergabung dan bekerja selama kurang lebih dua minggu dengan modus perekrutan yang serupa.
Tidak berhenti sampai di situ, pada Jumat (12/12/2025) sekitar pukul 20.23 WIB, korban kembali mentransfer uang sebesar Rp1,2 juta kepada RF dengan alasan untuk menebus Surat Keputusan (SK).
Sekitar 10 hari kemudian, korban juga menjual sepeda motor miliknya seharga Rp5,6 juta. Dari hasil penjualan tersebut, sebesar Rp5 juta diberikan secara tunai kepada RF, sedangkan Rp600 ribu lainnya ditransfer ke rekening RF.
Uang tersebut disebut digunakan untuk menutupi biaya perekrutan pegawai baru. Korban juga dijanjikan akan memperoleh bonus tahunan sebesar Rp10 juta.
Namun, pada Januari 2026, korban mulai menyadari adanya kejanggalan dan menduga dirinya telah menjadi korban penipuan.
Berdasarkan laporan dan hasil penyelidikan, korban Ari Juliansyah disebut mengalami kerugian sekitar Rp10,8 juta. Sementara korban lainnya, Saepudin, diduga mengalami kerugian sekitar Rp21,5 juta
Polisi menyebut jumlah korban dalam perkara tersebut diduga lebih dari dua orang, dengan nominal kerugian yang berbeda-beda.
Dalam pengungkapan perkara itu, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya satu eksemplar dokumen daftar karyawan yang disebut berhak mengerjakan ARKAS tahunan PT Pegadaian yang diduga fiktif, serta slip atau bukti transfer elektronik.
Sementara itu, proses penetapan tersangka dilakukan pada Kamis (10/9/2026). Sekitar pukul 13.30 WIB, RF awalnya menjalani pemeriksaan di Unit Reskrim Polsek Banjit dengan status sebagai saksi.
Setelah penyidik melakukan pemeriksaan dan gelar perkara serta menyatakan telah terpenuhi dua alat bukti yang sah, sekitar pukul 17.45 WIB RF kemudian ditetapkan sebagai tersangka sekaligus dilakukan penangkapan.
RF selanjutnya diamankan di Mapolsek Banjit untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.
“Atas perbuatannya, tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 492 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),” ungkap Iptu Mukhtiar.
Polisi masih melakukan pengembangan dan pendalaman terhadap perkara tersebut, termasuk mendalami kemungkinan adanya korban lain serta aliran dana yang berkaitan dengan dugaan penipuan tersebut.
