SIKKA,Mediatranparansi.com – Sesuai isi surat Laporan terkait pengadaan (Paket Bantuan Lem Viber) yang diduga bermasalah dengan Nomor 05/ BPD Desa Nangahale/ VI/2023, BPD Desa Nangahale mendatangi Kantor Inspektorat Kabupaten Sikka guna menyerahkan surat laporan dengan maksud menindaklanjuti apa yang tengah menjadi keresahan masyarakat Desa Nangahale terhadap Pemerinta Desa (Pemdes) yang sebelumnya tengah di adukan kepada pihak BPD Desa Nangahale sebelumnya.
Faidin, saat di mintai keterangan oleh pihak media ini, pada Kamis, 22/6/2023 yang saat itu tengah mendatangi Kantor Inspektorat Kabupaten Sikka bersama rekanannya menyampaikan bahwa kedatangannya ke Kantor Inspektorat ini pula karena sebelumnya mendapat aduan dari masyarakat Desa Nangahale terhadap Paket Bantuan Lem Viber yang diketahui memakan anggaran Rp. 217.092.356,00, yang mana tidak pernah melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan, dan tidak adanya pelelangan yang kemudian dalam regulasinya semestinya harus sesuai dengan aturan termasuk dilakukannya pelelangan itu.
“Dengan anggaran yang sekian banyak ada beberapa pembagian post anggaran itu, yang semestinya dengan angka Rp. 217.092.356,00, ini tentunya harus sesuai dengan aturan yaitu Perbup 26 tahun 2020 tentang pengadaan barang dan jasa, sehingga dengan nilai sebesar itu beberapa Tim misalnya dalam hal ini TPK ya… itu harus di libatkan, ini TPK tidak pernah tau menau persoalan, kemudian tidak melakukan pelelangan, ada apa, iya kan,” tandas Faidin.
Sementara itu Faidin, yang sementara bersama rekanannya M. Taufiq Wahab usai melakukan pelaporan ke pihak Inspektorat menyampaikan bahwa sebelumnya juga tengah menyurati pihak DPMD.
Disampaikan Faidin, bahwa yang mendasari dirinya membuat pelaporan itu “Jadi, sebelumnya, setelah BPD Desa Nangahale mendapat aduan dari masyarakat yang atas upaya pengaduan tersebut tengah di lanjutkan dengan tahapan rapat internal BPD, kemudian agenda pemanggilan Kepala Desa Nangahale untuk mendengar klarifikasi di Kantor BPD. Kemudian hal itu pula tengah di agendakan oleh pihak Kecamatan Talibura agar pihak Pemdes mengklarifikasi hal dimaksud dengan melibatkan BPD, TPK, PLD, PD yang mana waktu pelaksanaannya itu tengah dihadiri oleh pihak kecamatan,” jelas Faidin.
Lanjut Faidin, upaya mediasi yang berlangsung di kantor Desa Nangahale tersebut menuai kemarahan pihak kecamatan atas kelalaian dan kecerobohan pihak Pemdes Nangahale. Bagaimana tidak, banyak kejanggalan yang di dapati dan upaya pembuktian yang tidak masuk akal.
Mengait-ngaitkan pajak dengan anggaran yang Rp. 217.092.356,00, itu.Atas hal ini, Faidin berharap agar apa yang tengah di laporkannya segera di lakukan koordinasi terhadap instansi-instansi terkait.
Selain Inspektorat Faidin bersama rekan tengah menyurati DPMD dan di janjikan akan secepatnya di lakukan koordinasi bersama instansi terkait setelah menunggu kedatangan Kepala Dinas DPMD yang sementara itu tengah berada di luar kota.
“Pihak DPMD kita sudah surati juga, namun Ibu Kadis masih di luar daerah, mudah-mudahan hari Senin IbU Kadis datang,” tutup Faidin.
Secara terpisah Inspektur Inspektorat Kabupaten Sikka, Germanus Goleng yang saat itu tengah menerima surat laporan pihak BPD Desa Nangahale, menyampaikan terhadap laporan itu memastikan akan berkoordinasi lebih lanjut bersama DPMD.
“Laporan saya terima dan selanjutnya kami tetap akan berkoordinasi dengan DPMD,” ujar Inspektur.(*/Red)
