Way Kanan,mediatranparansi.com – Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab, Ir. Kussarwono, M.T memimpin Rapat Koordinasi Penyerahan Surat Keterangan Hak Pakai Tempat Jualan (SKHPTJ) Sewa Kios Pasar Pemda Blambangan Umpu di Ruang Rapat Utama Setdakab, Senin (13/03/2023) yang dihadiri oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pendapatan Daerah serta Satuan Polisi Pamong Praja.
SKHPTJ merupakan surat yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pemberian hak pakai tempat jualan. Pemberian SKHPTJ berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2022 tentang Restribusi Jasa Umum.
Perda Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Restribusi Jasa Usaha serta Perbup Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi di Bidang Pasar. Pedagang pasar Pemerintah Daerah adalah pedagangan yang melakukan akticitas perdagangan secara terus menerus di Pasar Pemerintah Daerah dan telah mendaftarkan diri dan tercatat sebagai pedagangan Pasar Pemerintah Daerah pada pengelola Pasar setempat serta memiliki Kartu Bukti Pedagang yang masih berlaku.
Disampaikan pula pedagangan memiliki kewajiban yaitu Membayar retribusi pasar sesuai dengan yang ditetapkan, Menempati, membuka los atau kios setelah SKHPTJ dikeluarkan, Bersedia untuk memelihara ketertiban, kebersihan, dan keindahan serta keamanan pasar, dan Menaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Terdapat prosedur untuk mendapatkan SKHPTJ, yaitu Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas dan diketahui oleh petugas pengelola pasar setempat dengan melampirkan Fotocopy KBP yang masih berlaku, Fotocopy KTP yang masih berlaku yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, Pas foto berwarna terbaru ukuran 4×6 cm sejumlah 2 lembar, dan Surat Pernyataan Permohonan serta materai senilai 6.000 sebanyak 2 lembar.
Untuk masa berlaku SKHPTJ yaitu selama 2 tahun dan dapat diperpanjang dengan kewajiban mengajukan permohonan perpanjangan 30 hari sebelum masa berlakunya.
Sementara untuk pengalihan hak pakai tempat jualan, dapat dilakukan oleh pengelola pasar beserta SKPD terkait jika pemilik los atau kios meninggal dunia, pemilik los atau kios terkena sanksi hukuman, tidak membayar retribusi 3 bulan berturut-turut, dan tidak menempati los atau kios setelah SKHPTJ diterbitkan selama 3 bukan berturut-turut.
Untuk teguran tertulis dapat dilakukan jika yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran lisan, maka Dinas berhak membuat teguran tertulis dan dituangkan dalam berita acara teguran tertulis, masa waktu teguran tertulis berlaku 1 bulan sejak dikeluarkannya berita acara teguran tertulis, jika teguran tertulis tidak diindahkan dan diabaikan dalam jangka waktu 1 bulan sejak berita acara teguran tertulils dikeluarkan, maka Dinas mencabut SKHPTJ yang bersangkutan.
Sementara, untuk Teguran lisan dilakukan apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan Pasal 6, Dinas Prindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan berhak untuk memanggil yang bersangkutan untuk memberikan teguran lisan atas pelanggaran yang dilakukan dan dituangkan dalam berita acara teguran lisan, dan masa waktu teguran lisan berlaku 1 bulan sejak dikeluarkannya berita acara teguran lisan.Sumber Kominfo Way Kanan (*/Sukarmana).
