NTT ,Mediatranparansi.com – Pengadilan Agama (PA) Maumere gelar sosialisasi atas dampak pernikahan dini dan pelayanan rima serta mekanisme pengaduan terhadap pernikahan dini. Jumad, (20/10/2023), siang.
Sosialisasi yang di gelar PA Maumere berlokasi di Balai Dusun Nangahale, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur dan dihadiri oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala dusun, anggota BPD juga Kepala Desa Nangahale.
Digelarnya sosialisasi tersebut sebagai langkah perhatian pihak PA yang tidak saja menjalankan tugas pokoknya untuk mengadili, namun demikian menjawab atas maraknya pernikahan dibawah umur yang tengah terjadi dan semata-mata dilakukan dalam misi mencerdaskan atau sama-sama membantu masyarakat agar mempunyai kehidupan yang lebih baik.
“Dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara, sekaligus tugas kita sebagai sesama manusia yakni saling berkenalan dan dapat dipertemukan disini. Sehingga, meskipun tupoksi atau tugas pokok Pengadilan Agama itu mengadili, pada dasarnya itu terhadap orang-orang yang bersengketa, baik antara orang perorangan, maupun antar masyarakat muslim. Namun hal demikian tidak menuntut kemungkinan dengan yang non muslim juga,” kata Achmad Iftauddin,S.Ag Wakil Ketua Pengadilan Maumere.
“Kalau tugas negarakan menyejahterakan kesejahteraan umum, nah kita selain ditugaskan mengurus sengketa, kita juga di tugaskan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan identitas penduduk, diantaranya yaitu sebagai warga negara, dimana harus memiliki status perkawinan yang jelas, status anak yang dimana termasuk dalam nomenklatur asal usul anak,” pungkas Achmad Iftauddin.
Kata Achmad Iftauddin, terkait dengan pernikahan dini juga pastinya berkaitan dengan persoalan pernikahan, dimana kita sebagai umat Islam khususnya yang di Indonesia sebagai mayoritas, perlu diketahui bahwa undang-undang pernikahan itu spirit dan norma-normanya diambil dan digali dari hukum yang tumbuh di tengah masyarakat. Sehingga undang-undang perkawinan itu merupakan cerminan dan tata cara yang sudah sepatutnya sebagai umat Muslim mengikuti itu.
Achmad Iftauddin, menyampaikan sosialisasi yang digelar di Desa Nangahale juga bertujuan memberikan pemahaman terhadap warga masyarakat agar tidak gegabah dalam menyikapi dan melakukan proses perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dimana kata Achmad Iftauddin, mengenai persyaratan usia dalam proses perkawinan yang kemudian disosialisasikan itu telah diatur dan telah merujuk kepada Undang-Undang.
“Dimana dalam Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan telah mengatur itu,” terang Achmad Iftauddin.
Kendati demikian, Kepala Desa Nangahale, Sahanudin dalam sambutannya mengungkap fakta yang tengah terjadi di tengah masyarakat, dimana terhadap praktik pernikahan dini di Desa Nangahale hemat Dia bahwa sudah sekian lama terjadi.
“Sudah beberapa tahun terakhir ini sungguh miris untuk Desa Nangahale, bahkan sesuai data yang kita peroleh bahwa ada yang menikah di umur 15 sampai 16 tahun begitu banyak,” ujar Kades.
Padahal kata Kades, bahwa disetiap momentum selalu disampaikan oleh Kepala KUA (Kecamatan Talibura, Red) bahwa agar tidak dilakukannya nikah di usia dini atau nikah siri, dan dianjurkan untuk nikah sesuai ketentuan yang berlaku yakni salah satunya telah cukup umur (19 tahun), dimana hal demikian telah di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Kades berharap agar adanya sanksi tegas terhadap orang yang tengah melangsungkan proses pernikahan dibawah umur atau nikah dibawah tangan (nikah siri). Kemudian Kata Kades, terhadap anak-anak remaja dan orang tua agar tidak lagi melakukan pernikahan dini atau menikahkan orang lain atau keluarga jika belum memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur. (Faidin).
