OKU Timur,mediatranparansi.com – Bupati OKU Timur Ir. H. Lanosin menghadiri Penganugerahan Predikat Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022 Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan, di Auditorium Graha Bina Praja Palembang, Rabu (01/02/2023).
Turut dihadiri oleh Gubernur Sumsel H. Herman Deru, Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih, SH. H.Hum. Ph.D, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Selatan M. Adrian Agustiansyah. SH. M.Hum, dan Kepala Daerah Se-Sumatera Selatan.
Bupati OKU Timur Ir. H. Lanosin mengatakan,Kabupaten OKU Timur masuk ke dalam Peringkat 5 Besar dari 17 Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan. Hal ini disampaikan pada saat Penyerahan dan Penyampaian Penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumsel dan Kabupaten OKU Timur masuk pada Zona Hijau.
“Saya ucapkan terimakasih kepada Ombudsman RI yang telah melakukan penilaian dengan baik terhadap Pelayanan Publik di Kabupaten OKU Timur. Semoga ke depannya Kualitas Pelayanan Publik di OKU Timur akan lebih baik lagi”, ujarnya.
Sementara itu, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih, S.H. M.Hum, Ph.D dalam sambutannya mengatakan bahwa telah dilakukan survei terhadap pelayanan publik kepada seluruh kabupaten kota untuk melihat bagaimana sistem pelayanannya bergerak untuk melayani masyarakat. Atas capaian yang bisa diraih benar-benar tergantung dengan komitmen dari pemimpin daerah masing-masing untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
Di tempat yang sama Gubernur Sumsel Herman Deru mengucapkan, selamat kepada kepada Pemerintah Kabupaten yang memperoleh penghargaan dengan Nilai Tinggi dan masuk Zona Hijau. Gubernur HD mengingatkan bahwa ini merupakan cermin awal untuk terus melakukan peningkatan pelayanan, dan masyarakat lah yang sebenarnya bisa menilai langsung bagaimana sistem pelayanan di daerahnya.
Turut dihadiri juga Dinas Penanaman Modal-Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan & Kebudayaan, Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil, Dinas Kominfo, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kabag Organisasi, Kabag Prokopim dan Kabag Umum.(*/Red)
