SIKKA – Camat Talibura melalui pihaknya mendatangi Kantor Desa Nangahale dalam agenda mendengarkan klarifikasi dari Pemerintah Desa Nangahale terhadap ramainya pemberitaan mengenai pengadaan paket bantuan lem viber yang di soal warga yang sehari sebelumnya pada Selasa, (20/6) telah di tinjau pihaknya ke kantor Desa di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, NTT. Kamis, 22/6/2023.
Pasalnya, paket bantuan yang tengah menyita perhatian warga net, terkhusus warga masyarakat Desa Nangahale semenjak kedatangan paket bantuan itu terkesan hasil sulap karena tiada angin tiada hujan tiba-tiba muncul. Bahkan terindikasi proses pengadaannya tidak prosedural, transparan, dan akuntabilitas.
Sebelumnya, mengenai hal ini pihak BPD Desa Nangahale sempat membahas persoalan ini akibat adanya aduan dan keluhan warga dengan melakukan rapat internal BPD yang kemudian lanjut pada rapat klarifikasi dengan melakukan pemanggilan melalui undangan kepada Pemdes guna mendengar klarifikasi atas persoalan Lem Viber ini.
Namun, dalam agenda klarifikasi bersama pihak pemdes yang berlangsung di Kantor BPD Desa Nangahale malah yang di sodor memenuhi panggilan klarifikasi itu, anehnya tidak pernah tau menau persoalan proses pengadaan lem viber tersebut, dan tiba-tiba hilang begitu saja dari forum rapat.
Pelaksana kegiatan Fransiska Saveriana, merupakan perangkat desa yang hanya mengetahui saat pendropingan paket bantuan lem viber itu saja, yang mana saat di turunkan dari mobil ke kantor desa Nangahale, selain itu tidak ada lagi yang diketahuinya yang kemudian hal ini seharusnya di ketahui dirinya selalu pelaksana kegiatan.
Kemudian, pihak kecamatan yang mengetahui bahwa mengenai paket bantuan lem viber yang viral di media menindak dengan mengagendakan Rapat Klarifikasi bersama Pemdes Nangahale, BPD Desa Nangahale, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang juga di hadiri Pendamping Lokal Desa (PLD) dan Pendamping Desa (PD) yang tengah di jadwalkan Rabu, 21/6/2023 pagi.
M. Taufiq Wahab, selaku sekretaris dalam keanggotaan BPD Desa Nangahale, kepada media ini menyampaikan hasil kesimpulan rapat itu, yang mana menurut Taufik bahwa sangat di sayangkan kinerja aparat Desa yang sangat-sangat bobrok dan tidak prosedural.
“Dalam rapat tersebut terdapat temuan-temuan yang tengah membuat pihak kecamatan kecewa, baik dari proses yang terdapat ketidaksesuaian pengajuan proposal bantuan, yang di tujukan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sikka namun di jawab menggunakan Anggaran Dana Desa, pelaksana kegiatan yang loncat loncatan dari nama yang satu ke nama yang lain, pelaksana kegiatan yang tidak tahu menau, dokumen DPPA tidak pernah di serahkan ke sekretaris, pencairan anggaran yang tidak sesuai mekanisme dan aturan atau tidak adanya dokumen penunjang pengajuan pencairan anggaran, Kades beralasan tidak melakukan pelelangan karena dari Rp. 217.092.356,00 di potong pajak yang membuat tambah parah, proposal pengajuan tidak membuktikan atau memenuhi syarat sebagai sebuah dokumen yang bisa-bisanya di jawab oleh Pemdes, melakukan penunjukan langsung melalui rekanan, negosiasi di hendel oleh kades langsung, mekanisme penunjukan langsung (PL) tidak berdokumen sama sekali, inikan lucu,” Ujar Taufiq.
Taufiq, menyayangkan pembeberan tanggapan pihak Pemdes saat ditanya mengenai praktik acuan mekanisme yang selama ini di lakukan.
“Yang lebih sadis, disampaikan bahwa mekanisme seperti itu tengah dilakukan terus menerus sehingga di jadikan bahan acuan selama ini,” pungkas Taufiq pria kelahiran Manggarai ini.
Adapun kata Taufiq, yang menjadi perhatian dan catatan besar pihak Kecamatan menyampaikan dalam dokumen yang diperiksa, dan dalam temuan yang di kantongi tidak hanya pada bantuan lem saat ini saja, namun beberapa pembangunan, dan pengadaan bantuan sebelumnya juga di duga bermasalah.
“Termasuk beberapa pembangunan dan pengadaan sebelum-sebelumnya sudah bermasalah,” terang Taufiq menyampaikan apa yang menjadi kesimpulan rapat yang tengah iya ikuti di Kantor Desa Nangahale.
Taufiq berharap agar praktik yang selama ini tengah di duga melalui hasil kesimpulan rapat bersama Pihak kecamatan, Pemdes, TPK, BPD, PLD dan PD kemarin agar sesegera mungkin di tindak lanjut baik oleh Dinas terkait.
Atas kejanggalan ini pula dirinya, bersama beberapa rekanan anggota BPD sudah sepakat untuk melayangkan laporan melalui lembaga BPD ke beberapa instansi terkait.
“Kita sepakat hari ini kita buat laporan tertulis ke pihak DPMD, Inspektorat untuk di tindaklanjuti,” tutup Taufiq.(/*Red)
