Way Kanan, mediatranparansi.com– Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan, Ixuan Akhmadi, S.Sos., M.M., membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Negeri Besar Tahun 2026 yang digelar di Aula Kecamatan Negeri Besar, Senin (09/02/2026).
Musrenbang ini menjadi forum strategis dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2027, sekaligus bagian dari agenda tahunan perencanaan pembangunan sebagai implementasi RPJMD Kabupaten Way Kanan Periode 2025–2029 yang akan menentukan arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun ke depan.
Ixuan Akhmadi menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah menetapkan lima Prioritas Pembangunan Daerah yang wajib menjadi acuan utama dalam penyusunan usulan program di tingkat kecamatan, termasuk Kecamatan Negeri Besar.
Prioritas pertama diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, melalui pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta percepatan penurunan angka stunting secara konvergensi.
“Peningkatan kualitas SDM adalah fondasi utama pembangunan. Pendidikan, kesehatan, dan penanganan stunting harus berjalan terpadu hingga ke tingkat kampung,” tegas Ixuan.
Prioritas kedua menitikberatkan pada penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal, dengan mendorong transformasi ekonomi melalui hilirisasi produk pertanian serta pemberdayaan UMKM agar mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah.
“Potensi lokal Negeri Besar harus dikelola lebih inovatif. Jangan berhenti di bahan mentah, tetapi dorong produk olahan agar ekonomi masyarakat benar-benar tumbuh,” ujarnya.
Prioritas ketiga adalah peningkatan kualitas infrastruktur wilayah, yang difokuskan pada penguatan konektivitas antarwilayah serta penyediaan layanan dasar guna mendukung kelancaran distribusi hasil bumi dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Infrastruktur yang baik merupakan pengungkit utama pertumbuhan ekonomi. Konektivitas antar kampung harus terus diperkuat,” kata Ixuan.
Selanjutnya, penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik juga menjadi perhatian, dengan mendorong pemerintahan yang akuntabel, inovatif, serta pelayanan publik berbasis digital hingga ke tingkat kampung.
“Pelayanan publik harus semakin dekat, cepat, dan transparan. Digitalisasi menjadi kebutuhan, bukan lagi pilihan,” jelasnya.
Prioritas kelima adalah pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan memastikan setiap pembangunan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan serta mitigasi risiko bencana.
“Pembangunan tidak boleh mengorbankan lingkungan. Prinsip keberlanjutan harus menjadi komitmen bersama,” tegas Ixuan.
Pada kesempatan tersebut, Ixuan juga memaparkan evaluasi capaian pembangunan Kecamatan Negeri Besar berdasarkan Indeks Desa (ID) Tahun 2025. Berdasarkan data pemutakhiran, rata-rata nilai ID Kecamatan Negeri Besar mencapai 80,67, berada di atas rata-rata Indeks Desa Kabupaten Way Kanan sebesar 77,67, dan masuk dalam kategori sangat positif.
Dari total 14 kampung, tercatat 4 kampung berstatus Mandiri, 8 kampung berstatus Maju, dan 2 kampung masih berstatus Berkembang yang perlu menjadi fokus perhatian bersama. Capaian tertinggi diraih Kampung Tiyuh Baru dengan skor 93,33, disusul Kampung Kiling-Kiling dengan skor 87,17.
“Kampung yang masih berstatus Berkembang harus kita dorong bersama agar tidak tertinggal dan mampu naik status,” katanya.
Terkait kebencanaan, Ixuan meminta Camat beserta seluruh Kepala Kampung untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi, melalui gotong royong normalisasi saluran drainase serta memastikan fungsi embung desa berjalan optimal.
Selain itu, guna mengantisipasi perubahan iklim dan mendukung keberlanjutan pembangunan, ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menggiatkan kembali gerakan penanaman pohon di wilayah-wilayah kritis.
Musrenbang tersebut turut dihadiri unsur Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pekimtan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perikanan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BPBD, Camat Negeri Besar, para Kepala Kampung dan aparatur kampung, Tim Penggerak PKK Kecamatan Negeri Besar, Forum Anak Daerah, tokoh masyarakat, serta unsur masyarakat lainnya.(Red)
