https://mediatransparansi.com – Setiap akhir tahun, Way Kanan kembali dihadapkan pada pemandangan yang sama: jalan berlubang yang ditambal seadanya, genangan air di ruas penghubung kampung, serta keluhan warga yang berulang tanpa kepastian. Infrastruktur jalan seolah menjadi cerita lama yang terus diwariskan dari satu tahun ke tahun berikutnya.
Pemerintah daerah kerap berdalih pada keterbatasan anggaran. Alasan ini tentu tidak sepenuhnya keliru. Fiskal daerah memang sempit, kebutuhan pembangunan sangat banyak, sementara transfer pusat tidak selalu ideal.
Namun, di sisi lain, publik berhak bertanya: sejauh mana keterbatasan anggaran benar-benar menjadi penghalang, dan sejauh mana persoalan ini lahir dari lemahnya perencanaan dan skala prioritas?
Jalan bukan sekadar proyek fisik.
Bagi masyarakat Way Kanan, jalan adalah akses ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Ketika jalan rusak, biaya angkut hasil pertanian meningkat, anak sekolah mempertaruhkan keselamatan, dan ambulans kerap terlambat mencapai tujuan.
Di titik inilah persoalan infrastruktur berubah menjadi persoalan keadilan sosial.
Ironisnya, menjelang momentum politik, jalan-jalan yang rusak sering kali mendadak masuk daftar janji.
Spanduk dipasang, pernyataan dilontarkan, dan harapan kembali dibangun. Namun setelah kontestasi usai, realisasi berjalan lambat atau bahkan menguap.
Janji politik yang tidak ditepati bukan hanya mencederai kepercayaan publik, tetapi juga memperpanjang siklus kekecewaan masyarakat.
Refleksi akhir tahun seharusnya menjadi ruang kejujuran.
Jika anggaran terbatas, katakan dengan transparan dan jelaskan prioritas secara terbuka. Jika pembangunan belum merata, akui dan susun peta jalan yang jelas.
Masyarakat tidak selalu menuntut jalan mulus seketika, tetapi mereka menuntut kejelasan dan komitmen.
Way Kanan membutuhkan keberanian untuk keluar dari pola lama: tambal sulam tanpa perencanaan jangka panjang dan politik pencitraan tanpa keberlanjutan. Tanpa perubahan cara pandang, jalan rusak akan terus menjadi simbol kegagalan kolektif, bukan sekadar persoalan teknis.
Menutup tahun ini, kritik ini bukan untuk menjatuhkan, melainkan mengingatkan. Karena daerah ini hanya bisa maju jika janji tidak berhenti di baliho, dan keterbatasan anggaran tidak dijadikan alasan untuk berhenti berbenah.(Redaksi)
