http://Mediatranparansi.com’ – Perubahan kebijakan mengenai kewenangan desa belakangan ini kembali menimbulkan diskusi hangat. Setelah lebih dari satu dekade desa berusaha menyesuaikan diri dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kini muncul kecenderungan sebagian kewenangan tersebut dialihkan kembali ke pemerintah pusat. Meski dilakukan dengan berbagai alasan, langkah ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi banyak kalangan, terutama di tingkat desa.
Sesungguhnya, semangat utama UU Desa adalah memberikan ruang bagi desa untuk tumbuh sebagai entitas yang mandiri, inovatif, dan mampu mengelola urusannya sendiri. Desa tidak hanya dipandang sebagai kepanjangan tangan pemerintah, tetapi sebagai subjek pembangunan yang memahami karakter wilayah dan masyarakatnya.
Apabila hari ini kewenangan desa kembali ditarik, pertanyaannya bukan sekadar “mengapa”, tetapi juga “bagaimana nasib desa yang sudah berjuang keras membangun kapasitasnya?”. Banyak desa telah berhasil beradaptasi, bahkan menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam tata kelola, pelayanan publik, hingga inovasi pemberdayaan masyarakat.
Jika masih terdapat desa yang menghadapi persoalan, tentu pembinaan dan pendampingan adalah langkah yang jauh lebih proporsional ketimbang menarik kembali kewenangan yang sudah berjalan baik. Setiap desa memiliki tingkat kesiapan berbeda, namun bukan berarti desa lain yang sudah stabil harus ikut menanggung konsekuensi dari persoalan tersebut.
Kedaulatan desa bukan sekadar konsep hukum, tetapi ruh dari pembangunan berbasis komunitas. Ketika desa diberi kepercayaan, ia tumbuh. Ketika desa dilibatkan, ia berkembang. Dan ketika desa diberikan kesempatan untuk menentukan masa depannya, masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung.
Karena itu, perubahan kebijakan sebaiknya tidak memadamkan semangat yang telah dibangun selama ini. Pemerintah pusat, daerah, dan desa perlu duduk bersama mencari titik temu, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tetap mengedepankan kepentingan masyarakat desa sebagai ujung tombak pembangunan.
Desa telah melangkah jauh. Jangan sampai upaya panjang ini kehilangan arah hanya karena kurangnya ruang untuk terus berkembang. Sudah saatnya kedaulatan desa dijaga, bukan dikurangi; dikuatkan, bukan dilemahkan.(Her)
