Palembang , http://Mediatranparansi.com– Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, resmi menerima surat peringatan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang setelah dua kali tidak memenuhi panggilan dalam perkara sengketa informasi antara Dewan Pimpinan Pusat Jurnalis Maestro Indonesia (DPP JMI) melawan Sekretaris Daerah OKU. Sengketa ini diajukan melalui jalur non litigasi terkait permohonan keterbukaan informasi publik.
Surat peringatan bernomor 24/Was.Eks/G/KI/2025/PTUN.PLG, tertanggal Rabu (10/09/2025), ditandatangani langsung oleh Ketua PTUN Palembang. Dalam surat itu, termohon eksekusi yakni Atasan PPID Kabupaten OKU, diperintahkan segera melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Ketua PTUN Palembang menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 7 juncto Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pejabat pemerintah wajib mematuhi putusan pengadilan yang sah.
Jika dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak surat peringatan diterbitkan tidak ada laporan pelaksanaan putusan secara sukarela, maka termohon dianggap belum melaksanakan putusan.
Apabila hal tersebut terjadi, PTUN Palembang akan menerbitkan penetapan eksekusi yang berisi perintah tegas kepada termohon untuk menjalankan putusan.
Jika masih diabaikan, maka akan dikenakan upaya paksa berupa sanksi administratif, denda atau uang paksa, pengumuman melalui media massa, hingga pemberitahuan resmi kepada Presiden RI dan DPR RI.
(JMI)
